IPS
Pengertian Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), Tujuan, Ketentuan Dan Efek Sistem Tanam Paksa Serta Tokoh-Tokoh Penentang Tanam Paksa
Berikut ini ialah pembahasan wacana sistem tanam paksa yang mencakup sistem tanam paksa, pengertian sistem tanam paksa, tujuan sistem tanam paksa, pengertian tanam paksa, tujuan tanam paksa, akhir tanam paksa, pelopor tanam paksa, tokoh penentang tanam paksa, penyimpangan sistem tanam paksa, ketentuan sistem tanam paksa, penggagas sistem tanam paksa, Cultur Stelesel, imbas tanam paksa, imbas positif tanam paksa, pengertian cultuurstelsel, imbas positif sistem tanam paksa, tokoh tokoh penentang tanam paksa.
Hal ini menciptakan pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Untuk tugas-tugas ini, Daendels melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut:
Dalam perkembangan selanjutnya, semakin buruknya perekonomian Belanda menimbulkan gejolak tersendiri di kalangan mereka.
Siasat yang dilancarkan Belanda dalam rangka memperbaiki keuangan mereka serta menguasai Indonesia jadinya dirubah, semula memakai politik monopoli menjadi politik bebas.
Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, spesialis keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.
Mereka ingin menambah upah pengawasan dengan cara menekan rakyat menyerupai penyediaan tanah tidak seperlima lagi, tapi setengahnya; desa yang mempunyai tanah subur semuanya dipakai untuk tanam paksa; semua kerusakan dan kegagalan panen akan ditanggung oleh petani dan rakyat.
Latar Belakang Munculnya Sistem Tanam Paksa
Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia pada 31 Desember 1799 mengakibatkan kekuasaan Belanda semakin memudar. Di sisi lain pada ketika yang bersamaan kongsi dagang Inggris semakin mengalami perkembangan.Hal ini menciptakan pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Gambar: Herman Willem Daendels dan Kebijakannya |
Untuk tugas-tugas ini, Daendels melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- pemindahan sentra pemerintahan lebih ke pedalaman,
- menambah jumlah prajurit,
- membangun benteng-benteng pertahanan,
- membuat jalan dari Anyer ke Panarukan,
- mengadakan Preanger Stelsel, dan
- rakyat dipaksa untuk kerja rodi.
Dalam perkembangan selanjutnya, semakin buruknya perekonomian Belanda menimbulkan gejolak tersendiri di kalangan mereka.
Siasat yang dilancarkan Belanda dalam rangka memperbaiki keuangan mereka serta menguasai Indonesia jadinya dirubah, semula memakai politik monopoli menjadi politik bebas.
Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, spesialis keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.
Pengertian Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelesel)
Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelesel) ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak mempunyai tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. (Wikipedia)
Tujuan Sistem Tanam Paksa
Tujuan Sistem Tanam Paksa ialah untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada ketika itu terkuras habis akhir perang.
Ketentuan Sistem Tanam Paksa
Terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan Belanda dalam rangka melaksanakan Sistem Tanam Paksa:- rakyat harus menyediakan seperlima dari tanah miliknya untuk tanaman ekspor, menyerupai kopi, tebu, teh dan tembakau, serta tanah tersebut harus bebas pajak tanah;
- waktu tanam dari setiap tanaman tersebut dilarang lebih dari waktu pemeliharaan padi;
- kerusakan tanaman akhir musibah ditanggung oleh pemerintah Belanda;
- hasil tanaman rakyat tersebut harus diserahkan kepada Belanda dengan harga yang yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;
- bagi petani yang tidak mempunyai tanah dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari.
Penyimpangan Sistem Tanam Paksa
Adanya Sistem Tanam Paksa sangat merugikan rakyat, sebab selain pelaksanaannya yang tidak sesuai hukum diperparah lagi oleh banyaknya penyimpangan yang dilakukan para pengusaha pribumi.Mereka ingin menambah upah pengawasan dengan cara menekan rakyat menyerupai penyediaan tanah tidak seperlima lagi, tapi setengahnya; desa yang mempunyai tanah subur semuanya dipakai untuk tanam paksa; semua kerusakan dan kegagalan panen akan ditanggung oleh petani dan rakyat.
Dampak dan Akibat Sistem tanam Paksa
Akibat dari acara tanam paksa, rakyat Indonesia menderita kemiskinan yang berkepanjangan, kelaparan dan maut terjadi di mana-mana.Sementara bagi Belanda merupakan ladang ekonomi yang banyak mendapat keuntungan. Kas Belanda yang asalnya kosong sanggup dipenuhi kembali, kemudian secara berangsur-angsur utang Belanda sanggup dilunasi dan menjadikan Belanda sebagai negara yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Tokoh-tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa
Praktik tanam paksa menimbulkan reaksi dan perilaku prihatin dari beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut.- Baron Van Hovel, seorang misionaris yang menyatakan bahwa tanam paksa ialah suatu tindakan yang tidak manusiawi, sebab mengakibatkan rakyat sangat menderita.
- E.F.E Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang merasa prihatin terhadap penderitaan rakyat Indonesia, menulis buku berjudul Max Havelaar yang isinya menceritakan wacana penderitaan rakyat Indonesia akhir Sistem Tanam Paksa.
- Golongan pengusaha atau kaum liberalis yang menghendaki kebebasan dalam berusaha.