IPS
![dunia kita]()
by
dunia kita
December 05, 2018
Persaingan Ideologis, Kehidupan Politik Dan Penyimpangan Pada Era Demokrasi Terpimpin
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pada tanggal 10 Juli 1959 dibuat Kabinet Kerja (Kabinet Kerja I). Kabinet Kerja I dibuat menurut Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959.
Presiden Sukarno sebagai perdana menteri dan Ir. Juanda, mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidentil pertama sesudah Dekrit Presiden.
Program kerja Kabinet Kerja I disebut Triprogram, meliputi:
a. memperbaiki sandang pangan rakyat
b. menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
c. melanjutkan usaha menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).
Program-program tersebut berpedoman kepada pidato Presiden Sukarno pada HUT kemerdekaan RI ke-14 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
Pidato tersebut dikenal dengan Nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) yang orang awam menyebutnya Manipol USDEK.
Atas undangan DPAS, Manipol ditetapkan sebagai GBHN dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan pada tanggal 19 November 1960 dalam sidang MPRS di Bandung dikukuhkan dengan ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960.
Menurut Presiden Sukarno intisari dari Manipol ada lima yaitu:
a. Undang-Undang Dasar 1945 (U)
b. Sosialisme Indonesia (S)
c. Demokrasi Terpimpin (D)
d. Ekonomi Terpimpin (E)
e. Kepribadian Indonesia (K)
Presiden merencanakan pembubaran partai-partai politik yang dianggap tidak mau mengikuti sistem Demokrasi Terpimpin, tetapi planning itu ditentang oleh PNI dan PKI.
Hanya partai Masyumi dan PSI yang dibubarkan menurut Penpres No.7 tahun 1959, alasannya ialah dituduh terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.
Penpres No.7 tahun 1959 mengatur perihal sanggup tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dalam negara RI. Sementara itu DPR-GR dan MPRS serta Front Nasional ialah golongan yang mendukung budi presiden.
Akibatnya konsep Demokrasi Terpimpin berkembang menjadi demokrasi yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin saja.
Dengan keadaan yang menyerupai ini PKI berusaha memakai kesempatan sebaik-baiknya untuk mensugesti pemerintah dalam memilih kebijaksanaan.
Pada masa Demokrasi Terpimpin ini efek PKI di dalam pemerintahan sangat dominan. PKI sangat garang dalam melaksanakan usahanya, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang terbuka.
PKI selalu berusaha mensugesti pemerintah dalam memilih kebijakan yang sanggup menunjukkan laba bagi PKI. Karena tujuan PKI ialah jelas, yaitu akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.
Hal ini sanggup diketahui dengan jelas, yaitu dengan dinyatakannya Manipol sebagai satu-satunya iktikad Revolusi Indonsia dan ucapan D.N. Aidit pada tanggal 16 Agustus 1964 bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu, dan jikalau rakyat sudah bersatu Pancasila tidak diharapkan lagi.
Hal ini menjadikan kegelisahan bagi orang-orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjiwa Pancasila.
Untuk mengimbangi hal tersebut, sekelompok wartawan membentuk Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang bertujuan mempertahankan Pancasila.
Nama tubuh ini dikaitkan dengan nama Presiden Soekarno dengan impian supaya Presiden Soekarno tertarik dan ikut membela Pancasila sehingga presiden sanggup segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI.
Namun, kenyataannya lain. Presiden berhasil dipengaruhi PKI, bahkan BPS dihentikan dan dibubarkan presiden.
Presiden Sukarno sebagai perdana menteri dan Ir. Juanda, mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidentil pertama sesudah Dekrit Presiden.
Program kerja Kabinet Kerja I disebut Triprogram, meliputi:
a. memperbaiki sandang pangan rakyat
b. menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
c. melanjutkan usaha menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).
Program-program tersebut berpedoman kepada pidato Presiden Sukarno pada HUT kemerdekaan RI ke-14 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.
Pidato tersebut dikenal dengan Nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) yang orang awam menyebutnya Manipol USDEK.
Atas undangan DPAS, Manipol ditetapkan sebagai GBHN dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan pada tanggal 19 November 1960 dalam sidang MPRS di Bandung dikukuhkan dengan ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960.
Menurut Presiden Sukarno intisari dari Manipol ada lima yaitu:
a. Undang-Undang Dasar 1945 (U)
b. Sosialisme Indonesia (S)
c. Demokrasi Terpimpin (D)
d. Ekonomi Terpimpin (E)
e. Kepribadian Indonesia (K)
 |
| Gambar: Ilustrasi Persaingan |
Presiden merencanakan pembubaran partai-partai politik yang dianggap tidak mau mengikuti sistem Demokrasi Terpimpin, tetapi planning itu ditentang oleh PNI dan PKI.
Hanya partai Masyumi dan PSI yang dibubarkan menurut Penpres No.7 tahun 1959, alasannya ialah dituduh terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.
Penpres No.7 tahun 1959 mengatur perihal sanggup tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dalam negara RI. Sementara itu DPR-GR dan MPRS serta Front Nasional ialah golongan yang mendukung budi presiden.
Akibatnya konsep Demokrasi Terpimpin berkembang menjadi demokrasi yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin saja.
Dengan keadaan yang menyerupai ini PKI berusaha memakai kesempatan sebaik-baiknya untuk mensugesti pemerintah dalam memilih kebijaksanaan.
Pada masa Demokrasi Terpimpin ini efek PKI di dalam pemerintahan sangat dominan. PKI sangat garang dalam melaksanakan usahanya, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang terbuka.
PKI selalu berusaha mensugesti pemerintah dalam memilih kebijakan yang sanggup menunjukkan laba bagi PKI. Karena tujuan PKI ialah jelas, yaitu akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.
Hal ini sanggup diketahui dengan jelas, yaitu dengan dinyatakannya Manipol sebagai satu-satunya iktikad Revolusi Indonsia dan ucapan D.N. Aidit pada tanggal 16 Agustus 1964 bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu, dan jikalau rakyat sudah bersatu Pancasila tidak diharapkan lagi.
Hal ini menjadikan kegelisahan bagi orang-orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjiwa Pancasila.
Untuk mengimbangi hal tersebut, sekelompok wartawan membentuk Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang bertujuan mempertahankan Pancasila.
Nama tubuh ini dikaitkan dengan nama Presiden Soekarno dengan impian supaya Presiden Soekarno tertarik dan ikut membela Pancasila sehingga presiden sanggup segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI.
Namun, kenyataannya lain. Presiden berhasil dipengaruhi PKI, bahkan BPS dihentikan dan dibubarkan presiden.
