Pembahasasn kali ini akan membahas ihwal pengetian demokrasi terpimpin conoth demokrasi terpimpin pelaksanaan demokrasi terpimpin, sejarah demokrasi terpimpin.
Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Masa demokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri.
Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai sehabis dibubarkannya tubuh konstituante dan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin yakni demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila.
2. Terbatasnya peranan partai politi,
3. Berkembagnya efek komunis, dan
4. Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik.
5. Adanya rasa gotong royong,
6. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain,
7. Selalu mencari sintesa untuk melakukan amanat penderitaan rakyat,
8. Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendeaki konsultasi sesama fatwa progresif revolusioner.
Ada dua musuh yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dari luar, kita harus menghadapi Belanda yang masing ingin menjajah kembali Indonesia. Sementara itu, dari dalam kita menghadapi bermacam-macam konflik politik dan ideologis.
Ancaman Belanda bisa kita patahkan dengan kembalinya Irian Barat. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi dan menuntaskan konflik dalam negeri?
Presiden memegang kekuasaan mutlak untuk membentuk front politik yang bisa menopang kekuasaannya. Di sinilah Bung Karno dan PKI membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia AD pun semakin ambil bab dalam kancah politik sehabis dijalankannya keyakinan kekaryaan (cikal bakal dwifungsi ABRI). Jenderal A.H. Nasution membentuk badan-badan kolaborasi tentara dan sipil untuk mengimbangi manuver politik Bung Karno.
PKI telah memakai kedekatannya dengan Bung Karno untuk menyusun kekuatan. Konflik elite terjadi antara Tentara Nasional Indonesia AD, PKI, dan Bung Karno.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin Adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara.Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Masa demokrasi terpimpin ( 1957-1965 ) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi Liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri.
Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai sehabis dibubarkannya tubuh konstituante dan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin yakni demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila.
 |
| Demokrasi Terpimpin |
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Dominasi dari presiden,2. Terbatasnya peranan partai politi,
3. Berkembagnya efek komunis, dan
4. Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik.
5. Adanya rasa gotong royong,
6. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain,
7. Selalu mencari sintesa untuk melakukan amanat penderitaan rakyat,
8. Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendeaki konsultasi sesama fatwa progresif revolusioner.
Tragedi Nasional dan Konflik Internal
Kemerdekaan yang berhasil diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah final dari usaha kita. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan merupakan usaha tersendiri.Ada dua musuh yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dari luar, kita harus menghadapi Belanda yang masing ingin menjajah kembali Indonesia. Sementara itu, dari dalam kita menghadapi bermacam-macam konflik politik dan ideologis.
Ancaman Belanda bisa kita patahkan dengan kembalinya Irian Barat. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi dan menuntaskan konflik dalam negeri?
Kehidupan Politik Nasional hingga Tahun 1960-an
Kedudukan Presiden Ir. Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia AD semakin besar lengan berkuasa sehabis dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Inilah periode sejarah yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin.Presiden memegang kekuasaan mutlak untuk membentuk front politik yang bisa menopang kekuasaannya. Di sinilah Bung Karno dan PKI membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia AD pun semakin ambil bab dalam kancah politik sehabis dijalankannya keyakinan kekaryaan (cikal bakal dwifungsi ABRI). Jenderal A.H. Nasution membentuk badan-badan kolaborasi tentara dan sipil untuk mengimbangi manuver politik Bung Karno.
PKI telah memakai kedekatannya dengan Bung Karno untuk menyusun kekuatan. Konflik elite terjadi antara Tentara Nasional Indonesia AD, PKI, dan Bung Karno.
