Berikut ini ialah pembahasan yang masih terkait dengan rumusan pancasila sebagai dasar negara yaitu teantang piagam jakarta yang mencakup panitia sembilan, piagam jakarta, anggota panitia sembilan, isi piagam jakarta, rumusan pancasila dalam piagam jakarta, ketua panitia sembilan, tokoh panitia sembilan, rumusan pancasila berdasarkan piagam jakarta, suara piagam jakarta, rumusan dasar negara berdasarkan piagam jakarta, piagam jakarta dirumuskan oleh, isi piagam jakarta 22 juni 1945.
“Bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh alasannya itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai Jengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada dikala berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh harapan yang luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu aturan dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Selanjutnya, melalui Sidang II BPUPKI 10 hingga 16 Juli 1945 dimusyawarahkan penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rencana UUD serta rencana lain yang berafiliasi dengan kemerdekaan Indonesia.
Melalui tawaran dari Husen Djajadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang UUD itu dibuat Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut.
Baca juga: Proses Perumusan Pancasila
Anggota Panitia Sembilan
Salah satu hasil Sidang I BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945 ialah disepakati untuk adanya sidang lanjutan menindaklanjuti rapat I, sehingga dibentuklah Panitia Kecil yang anggotanya terdiri atas sembilan orang. Oleh lantaran itu, panitia ini disebut Panitia Sembilan. Mereka adalah:- Ir. Soekarno,
- Drs. Moh. Hatta,
- A.A. Maramis, SH,
- Abikusno Tjokrosuyoso,
- Abdul Kahar Muzakir,
- H. Agus Salim,
- K.H. Wahid Hasyim,
- Achmad Soebardjo. S.H.,
- Mr. Muh. Yamin.
Hasil Keputusan Rapat Panitia Sembilan
Rapat Panitia Kecil ini dilakukan di Gedung Jawa Hokokai yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.1) Menggolongkan usul-usul yang masuk sebagai berikut:
- usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
- usul mengenai dasar negara;
- usul mengenai bentuk dan kepala negara;
- usul mengenai unifikasi dan federasi;
- usul mengenai warga negara;
- usul mengenai daerah;
- usul mengenai agama dan negara;
- usul mengenai kenegaraan.
2) Usul mekanisme yang harus dilakukan, yaitu mekanisme supaya segera tercapai Indonesia Merdeka.
Panitia mengusulkan kepada tubuh penyelidik untuk:- menentukan bentuk negara dan menyusun aturan dasar;
- minta segera disyahkan aturan dasar itu oleh pemerintah agung di Tokyo dan minta supaya selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka atas aturan dasar yang ditentukan Badan Penyelidik dan melantik pemerintah nasional.
3) Menyusun ajakan rencana pembukaan aturan dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mr. Moh. Yamin.
Isi Piagam Jakarta
Adapun isi Piagam Jakarta sebagai berikut.“Bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh alasannya itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai Jengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada dikala berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh harapan yang luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu aturan dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Selanjutnya, melalui Sidang II BPUPKI 10 hingga 16 Juli 1945 dimusyawarahkan penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rencana UUD serta rencana lain yang berafiliasi dengan kemerdekaan Indonesia.
Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945
Pada rapat 11 Juli 1945, dibentuklah Panitia Perancang UUD dengan susunan sehagai berikut:- Ir. Soekarno,
- Otto Iskandardinata,
- BPH Purbaya,
- K.H. Agus Salim,
- Mr. Achmad Subardjo,
- Mr. R. Soepomo,
- Mr. Maria Ulfah Santoso,
- K.H. Wachid Hasim,
- Parada Harahap,
- Mr. J. Latuharhary,
- Mr. R. SusantoTirtoprojo,
- Mr. Sartono,
- Mr. R.P. Singgih,
- KRTH. Wuryaningrat,
- Mr. R.P Singgih,
- Mr. Tan Eng Hoa,
- Dr. P.A. Husen Djayadiningrat,
- Dr. Sukirman Wirjosandjojo,
- Mr. A.A. Maramis,
- Miyano (Jepang).
Melalui tawaran dari Husen Djajadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang UUD itu dibuat Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut.
- Panitia Kecil Declaration of Right dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan Dr. Sukirman Wirjosandjojo.
- Panitia Kecil Perancang UUD dengan susunan Mr. Soepomo (ketua), Mr. Achmad Subardjo, KPRT Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, Dr. Sukirman Wirjosandjojo.
- Untuk Preambul tidak dibuat panitia lantaran hasil Panitia Kecil 22 Juni 1945 telah diterima.
Baca juga: Proses Perumusan Pancasila
