Berikut ini yaitu pembahasan perihal duduk kasus kependudukan yang mencakup permasalahan kependudukan di indonesia, duduk kasus kependudukan di indonesia, permasalahan penduduk di indonesia, permasalahan penduduk indonesia, duduk kasus kasus kependudukan di indonesia.
Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa memang merupakan sebuah potensi sumber daya dan pangsa pasar strategis secara ekonomi.
Namun hal tersebut juga sanggup menjadi beban dalam pembangunan. Karena itu, pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga memiliki ciri dan karakteristik yang menguntungkan bagi proses pembangunan.
Pulau Jawa yang luas daerahnya kurang dari 7 persen dihuni oleh 58,7 persen penduduk, sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 880 jiwa per km2 pada tahun 1996.
Kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa, jauh lebih rendah, yaitu gres didiami oleh kurang dari 100 jiwa setiap km2 di Pulau Sumatra dan Sulawesi, dan kurang dari 20 jiwa setiap km2 di Kalimantan serta khususnya di Irian Jaya yang gres dihuni oleh 5 Jiwa setiap km2.
Gambaran ini selain memperlihatkan petunjuk perihal tidak meratanya persebaran penduduk, juga memperlihatkan kurang seimbangnya proporsi luas wilayah.
Bila kepadatan penduduk setiap provinsi dibandingkan, maka luas wilayah di provinsiprovinsi Jawa dan Bali sudah tidak memadai, apalagi DKI Jakarta yang didiami oleh lebih dari 15.732 jiwa per km2.
Sementara negara tetangga menyerupai Singapura sudah mencapai peringkat ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74 dan Filipina ke-85.
Permasalahan Kependudukan di Indonesia
Berikut ini yaitu beberapa permasalahan kependududkan di Indonesia yang terangkum oleh BukuPedia.net, diantaranya adalah;1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi
Permasalahan kependudukan yang sedang dialami Indonesia, di antaranya terkait jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata.Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa memang merupakan sebuah potensi sumber daya dan pangsa pasar strategis secara ekonomi.
Namun hal tersebut juga sanggup menjadi beban dalam pembangunan. Karena itu, pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga memiliki ciri dan karakteristik yang menguntungkan bagi proses pembangunan.
2. Persebaran Penduduk yang tidak merata
Permasalahan kependudukan yang lainya yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan (luas wilayah) yang tidak seimbang antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali.Pulau Jawa yang luas daerahnya kurang dari 7 persen dihuni oleh 58,7 persen penduduk, sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 880 jiwa per km2 pada tahun 1996.
Kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa, jauh lebih rendah, yaitu gres didiami oleh kurang dari 100 jiwa setiap km2 di Pulau Sumatra dan Sulawesi, dan kurang dari 20 jiwa setiap km2 di Kalimantan serta khususnya di Irian Jaya yang gres dihuni oleh 5 Jiwa setiap km2.
Gambaran ini selain memperlihatkan petunjuk perihal tidak meratanya persebaran penduduk, juga memperlihatkan kurang seimbangnya proporsi luas wilayah.
Bila kepadatan penduduk setiap provinsi dibandingkan, maka luas wilayah di provinsiprovinsi Jawa dan Bali sudah tidak memadai, apalagi DKI Jakarta yang didiami oleh lebih dari 15.732 jiwa per km2.
 |
| Gambar: Kepadatan Penduduk Indonesia |
3. Kualitas penduduk yang rendah
Masalah kependudukan lainya yaitu terkait dengan kualitas. Hasil survei UNDP (United Nations Development Programe) perihal Human Development Indeks 2003 terungkap bahwa dari 174 negara yang diurutkan menurut kualitas manusianya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-112.Sementara negara tetangga menyerupai Singapura sudah mencapai peringkat ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74 dan Filipina ke-85.
