Bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pergaulan antarbangsa, selalu menjujung tinggi hak asasi insan serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi persoalan, termasuk dalam menuntaskan perkara Irian Barat dengan Belanda.
Imperialis Belanda bersama-sama masih ingin menjajah Indonesia yang subur makmur dan kaya akan hasil bumi, maka dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat lepas dari pemerintah Republik Indonesia, Belanda selalu menunda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Oleh alasannya ialah perilaku Belanda yang demikian, maka dalam rangka merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia melaksanakan usaha baik usaha diplomasi maupun usaha secara radikal.
Usaha membebaskan Irian Barat melalui jalan diplomasi dimulai semenjak kabinet pertama pada masa kabinet parlementer dan secara terus-menerus telah dijadikan aktivitas oleh setiap kabinet.
Namun usaha itu telah mengalami kegagalan sebagai akhir perilaku Belanda yang tetap menginginkan menguasai wilayah Irian.
Bahkan pada bulan Agustus 1952, pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda.
Pihak Indonesia membalas tindakan Belanda itu pada bulan April 1953 dengan menghapuskan misi militer Belanda.
Setelah usaha-usaha diplomasi secara bilateral tidak berhasil, Kabinet Ali Sastroamijoyo membawa perkara Irian Barat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun usaha ini pun mengalami kegagalan. Kabinet Burhanuddin Harahap meneruskan usaha kabinet yang digantikannya melalui sidang Majelis Umum PBB.
Pihak Belanda menanggapi dengan pernyataan bahwa Irian Barat ialah perkara bilateral antara Indonesia dan Belanda.
Di samping itu pemerintah Republik Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dilakukan melalui forum-forum solidaritas Asia Afrika, ibarat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Imperialis Belanda bersama-sama masih ingin menjajah Indonesia yang subur makmur dan kaya akan hasil bumi, maka dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat lepas dari pemerintah Republik Indonesia, Belanda selalu menunda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Oleh alasannya ialah perilaku Belanda yang demikian, maka dalam rangka merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia melaksanakan usaha baik usaha diplomasi maupun usaha secara radikal.
 |
| Bagan Peta Konsep Pembebasan Irian Barat |
Perjuangan secara diplomasi
1. Melalui kabinet perlementer
Usaha membebaskan Irian Barat melalui jalan diplomasi dimulai semenjak kabinet pertama pada masa kabinet parlementer dan secara terus-menerus telah dijadikan aktivitas oleh setiap kabinet.
Namun usaha itu telah mengalami kegagalan sebagai akhir perilaku Belanda yang tetap menginginkan menguasai wilayah Irian.
Bahkan pada bulan Agustus 1952, pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda.
Pihak Indonesia membalas tindakan Belanda itu pada bulan April 1953 dengan menghapuskan misi militer Belanda.
2. Melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa
Setelah usaha-usaha diplomasi secara bilateral tidak berhasil, Kabinet Ali Sastroamijoyo membawa perkara Irian Barat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sidang umum PBB
Namun usaha ini pun mengalami kegagalan. Kabinet Burhanuddin Harahap meneruskan usaha kabinet yang digantikannya melalui sidang Majelis Umum PBB.
Pihak Belanda menanggapi dengan pernyataan bahwa Irian Barat ialah perkara bilateral antara Indonesia dan Belanda.
4. Konfrensi Asia Afrika
Di samping itu pemerintah Republik Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dilakukan melalui forum-forum solidaritas Asia Afrika, ibarat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung.
