IPS
![dunia kita]()
by
dunia kita
December 09, 2018
Hakikat, Dasar, Asas, Visi Dan Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia
Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan.
Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang lagi untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional berencana dan terarah.
Pada masa Orde Baru bangsa Indonesia berusaha untuk melakukan pembangunan
nasional.
Adapun langkah pertama yang diambil yaitu membuat stabilitas nasional yang mantap, yang mencakup stabilitas politik dan ekonomi.
Agar tercapai stabilitas politik, maka pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Suharto.
Kemudian menurut Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada tanggal 12 Maret 1967 Letnan Jenderal Suharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut dalam Sidang Umum V MPRS tahun 1968, pada tanggal 27 Maret 1968 Jenderal Suharto dilantik menjadi Presiden RI.
Untuk melakukan pembangunan, Presiden Suharto pada tanggal 6 Juni 1968 membentuk Kabinet Pembangunan menggantikan kabinet Ampera.
Sementara itu sebelum Kabinet Pembangunan terbentuk, presidium Kabinet Ampera telah mengusahakan stabilitas ekonomi dengan memutuskan budi ekonomi dan keuangan dengan sasaran:
1. pengendalian inflasi
2. pencukupan kebutuhan pangan dan sandang
3. rahabilitasi prasarana ekonomi
4. peningkatan acara ekspor.
Pada tanggal 1 April 1969 dimulai pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I). Sejak itulah dimulainya Pembangunan Nasional Berencana.
Adapun hal-hal yang bekerjasama dengan pembangunan nasional yaitu sebagai berikut.
b. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979).
c. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984).
d. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989).
e. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994).
f. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999).
Pelita I hingga dengan Pelita V disebut Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I). Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1999 memasuki Pelita VI dan sekaligus memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II).
Setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang lagi untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional berencana dan terarah.
Pada masa Orde Baru bangsa Indonesia berusaha untuk melakukan pembangunan
nasional.
Adapun langkah pertama yang diambil yaitu membuat stabilitas nasional yang mantap, yang mencakup stabilitas politik dan ekonomi.
Agar tercapai stabilitas politik, maka pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Suharto.
Kemudian menurut Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada tanggal 12 Maret 1967 Letnan Jenderal Suharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut dalam Sidang Umum V MPRS tahun 1968, pada tanggal 27 Maret 1968 Jenderal Suharto dilantik menjadi Presiden RI.
Untuk melakukan pembangunan, Presiden Suharto pada tanggal 6 Juni 1968 membentuk Kabinet Pembangunan menggantikan kabinet Ampera.
 |
| Tujuan Pembangunan Nasional |
Sementara itu sebelum Kabinet Pembangunan terbentuk, presidium Kabinet Ampera telah mengusahakan stabilitas ekonomi dengan memutuskan budi ekonomi dan keuangan dengan sasaran:
1. pengendalian inflasi
2. pencukupan kebutuhan pangan dan sandang
3. rahabilitasi prasarana ekonomi
4. peningkatan acara ekspor.
Pembangunan Nasional Indonesia
Sejak lahirnya Orde Baru yaitu antara tahun (1966-1968) pemerintah menuntaskan stabilitas dan rehabilitasi khususnya di bidang ekonomi.Pada tanggal 1 April 1969 dimulai pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I). Sejak itulah dimulainya Pembangunan Nasional Berencana.
Adapun hal-hal yang bekerjasama dengan pembangunan nasional yaitu sebagai berikut.
1. Arah Pembangunan Nasional
MPR telah memutuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Tap MPR No. IV/MPR/1973. GBHN ini setiap lima tahun ditinjau kembali atau diperbaharui, diubahsuaikan dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. GBHN ditetapkan untuk memilih arah pembangunan nasional.2. Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan merata material dan spiritual menurut Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut termaktub dalam GBHN tahun 1973.3. Landasan Pembangunan Nasional
Landasan pembangunan nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pembangunan nasional juga terdapat dalam GBHN 19734. Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan berlangsung selama lima tahun dan disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada setiap tahap disusun planning yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).Pelaksanaan Pelita yaitu sebagai berikut.
a. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974).b. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979).
c. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984).
d. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989).
e. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994).
f. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999).
Pelita I hingga dengan Pelita V disebut Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I). Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1999 memasuki Pelita VI dan sekaligus memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II).
