Tahap-Tahap Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Pada Awal Berdirinya Republik Indonesia

Pada final pemerintahan pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang andal menimpa negara Republik Indonesia yang gres berumur beberapa hari.

Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, sehingga ekonomi kita bertambah sulit.

Pemerintah Republik tidak sanggup menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum mempunyai uang untuk penggantinya.

Kas pemerintah kosong. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu mengeluarkan penetapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI.

3 Jenis mata uang pertama yang berlaku

Pada masa itu ditetapkan tiga mata uang yaitu:

1. mata uang De Javasche Bank

2. mata uang pemerintah Hindia Belanda

3. mata uang pemerintah pendudukan Jepang

Gambar: Pertumbuhan Ekonomi

Langkah-langkah perkembangan ekonomi

Perang kemerdekaan selama lima tahun telah mengakibatkan perekonomian Indonesia dalam keadaan terbengkalai, maka aktivitas pemerintah yaitu berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat melalui langkah-langkah berikut.

1. Mengadakan Pengguntingan Uang

Untuk menyehatkan keuangan negara dengan keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal 19 Maret 1950 dilakukan pengguntingan uang atau sanering.

Berdasarkan peraturan tersebut uang kertas Rp 5,00 ke atas dinyatakan hanya bernilai 50 %-nya. Sebagai tindak lanjut pengguntingan uang tersebut dikeluarkan uang kertas baru, menurut UU Darurat No. 21 Tahun 1950 perihal Pengeluaran Uang Kertas Baru.

2. Membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo, akal pemerintah meningkat kepada perencanaan penbangunan nasional. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi jangka panjang dengan wadah Biro Perancang Negara.

Biro ini dibuat dengan kiprah merancang pembangunan jangka panjang, lantaran pemerintah terdahulu lebih menekankan aktivitas jangka pendek, sehingga akhirnya belum sanggup dirasakan oleh masyarakat.

Karena pada masa itu pemerintahan terlalu singkat dengan aktivitas yang bergantiganti, maka tidaklah terdapat stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya planning pembangunan.

Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956-1961).

3. Menyusun Rencana Pembangunan Delapan Tahun

Sejak pemerintah mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, kembali pemerintah memikirkan planning pembangunan. Hasilnya yaitu Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1969).

Rencana Pembangunan Delapan Tahun ini disahkan oleh MPRS pada tahun 1960. Sasaran pembangunan mencakup bidang mental, kesejahteraan, pemerintah, produksi, dan distribusi. Rencana ini dibuat oleh Dewan Pearncang Nasional yang diketuai oleh Prof. Muh. Yamin.

4. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan yaitu dengan sistem Ekonomi Terpimpin.

Karena kesukaran-kesukaran yang menyolok, dari tahun 1961-1962 harga-harga telah naik sebesar 400%. Namun di dalam melakukan Ekonomi Terpimpin ini pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien.

Akibatnya struktur ekonomi mengarah kepada etatisme. Ekonomi terpimpin ala Indonesia terutama bersifat ekonomi peraturan yang menjerumus menjadi ekonomi anarki.

Pemerintah telah hidup di luar kemampuan, lantaran terlalu banyak yang ingin dilaksanakan. Inflasi kita sudah mencapai hiperinflasi.

Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600%. Penyebab utama merosotnya ekonomi Indonesia adalah:

a. pengurusannya tidak rasional dan tidak ada pengawasannya,

b. tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai sesuatu perjuangan atau hasil seseorang.